The best Side of reformasi intelijen
The best Side of reformasi intelijen
Blog Article
We need a transparent legal foundation… Can you visualize if Professional-ISIS people today designed a speech at a public event such as Car Totally free Day then declared that The federal government have been infidels and killing them should be justified?”
National Counterterrorism Company chief Comr. Gen. Suhardi Alius explained a fresh anti-terrorism regulation will lend authorities the power to launch preventive actions from terror teams, which include prosecuting loathe speech and banning Worldwide terror companies.Suhardi claimed the company, or BNPT, will apply the so-named “proactive law enforcement” to deal with terrorism, stopping radical teams from turning into total-blown terror teams. “The authorities should have the power to provide to courtroom people today or teams committing despise speech or provocation, conducting armed service schooling or becoming a member of other teams that have pledged allegiance to Worldwide terrorist businesses,” Suhardi said at a press briefing with the “Two Many years of Jokowi-Kalla Administration” event in Jakarta.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
The good thing is, all through discussions within the DPR, there were alterations and enhancements, While not all of them experienced develop into additional average and accommodated proposals by NGOs. Issues that also necessary to be improved when this law was handed had been then challenged within the Constitutional Courtroom. And While, in the long run, civil Culture ‘lost’ In this particular judicial evaluation lawsuit, this example demonstrates the hope of contributing into the generation of intelligence that may be in step with the principles of democracy as well as rule of legislation adopted by Indonesia.
” This is often problematic for journalists and CSO activists since the provision may very well be interpreted in a way which would criminalize the spreading of public fascination details. Notably, the Constitutional Court docket, in November 2012, rejected a movement from the coalition of civil Modern society teams to amend the 2011 Intelligence Regulation, saying that the legislation neither violated the Structure nor threatened flexibility of expression.
“The return” on the President’s complete Handle around BIN has brought back Recollections and considerations with regard to the opportunity for ‘misuse’ of intelligence for The federal government’s political pursuits. Particularly in the midst of the current momentum on the Covid-19 pandemic, in which the President has the authority to choose quickly, unpopular, and unexpected emergency political and coverage ways, including the deployment of navy and intelligence forces to aid endeavours to manage the threat of the Covid-19 pandemic.
BAIS alone has long been criticized for developing a 1-sided perception of what a national safety menace constitutes by creating civilians from several vital teams a risk.
Indonesia’s parliament authorized the firming down of some provisions in an internet legislation that, critics stated, stifled free speech and was accustomed to prosecute journalists and activists.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi klik disini Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.
Intelligence because the “first line of fight” involves adaptation to the times and threats. The orientation in institutional development is on the development that synergizes 5 factors; democracy and also the rules of the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, the ability to read through contemporary threats, and transformation on the abilities furnished by the state for getting maximum success.
Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.
Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.
The Condition Intelligence Legislation was lastly issued at the end of 2011, 12 several years once the reform begun. This law, adopted Because of this, amid other reasons, from the strain following the murder of human rights activist Munir, is without a doubt forward-oriented and should contribute to the achievement of intelligence reform, avoiding the repetition and custom of authoritarian intelligence inside the sort of the Orde Baru